 |
| Foto Istimewa |
Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025 — Senator DPD RI asal Provinsi Maluku Utara, Hasby Yusuf, menerima kunjungan silaturahmi Pendiri Pondok Pesantren Al-Fatoni untuk membahas rencana pembangunan masjid dan pondok pesantren di Desa Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah. Pembangunan ini dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi penguatan sumber daya manusia (SDM) dan akidah masyarakat di wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Negara Palau dan Filipina.
Dalam pertemuan tersebut, Pendiri Ponpes Al-Fatoni menekankan bahwa keberadaan masjid dan pesantren tidak sekadar menyediakan fasilitas ibadah, tetapi akan menjadi pusat pendidikan, pembinaan generasi muda, serta penguatan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Kehadiran lembaga pendidikan keagamaan dianggap strategis mengingat posisi Patani sebagai salah satu kawasan terluar di Bumi Fagogoru.
“Kami berharap adanya dukungan nyata dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar pembangunan masjid dan pondok pesantren ini dapat segera direalisasikan. Daerah perbatasan harus mendapat perhatian khusus, terutama dalam pembangunan SDM dan sektor pendidikan,” ujar Pendiri Ponpes Al-Fatoni.
Menanggapi aspirasi tersebut, Senator Hasby Yusuf menyampaikan komitmennya untuk mengawal rencana pembangunan agar mendapat perhatian kementerian dan lembaga terkait. Ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan di wilayah terdepan negara, terutama dalam aspek pendidikan dan keagamaan.
“Wilayah perbatasan adalah halaman depan negara. Penguatan SDM melalui pendidikan dan keagamaan merupakan investasi strategis untuk masa depan bangsa. Saya akan mendorong agar pemerintah pusat dan daerah memberi perhatian serius terhadap pembangunan masjid dan pondok pesantren di Patani Utara,” tegas Hasby.
Pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah daerah, dan perwakilan daerah di tingkat nasional untuk memperkuat pendidikan dan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan Maluku Utara. Upaya ini sekaligus diharapkan mampu memperkokoh identitas kebangsaan dan ketahanan sosial masyarakat setempat.**
