Foto Istimewa
TERNATE — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI atas peresmian Kantor OJK Provinsi Maluku Utara yang kini resmi hadir di Kota Ternate. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mahendra Siregar, bersama Gubernur Sherly di Hotel Bela, Selasa (9/12/25).
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menyebut kehadiran kantor OJK di Maluku Utara sebagai momentum bersejarah yang akan memperkuat literasi keuangan serta memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.
"Dengan adanya kantor OJK di Malut, kita menjadi dekat dengan sumber yang mengatur otoritas jasa keuangan di Indonesia," ujarnya.
Ia berharap, kantor OJK dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh edukasi mengenai layanan keuangan, terutama terkait maraknya pinjaman online (pinjol) dan finansial teknologi (fintech) yang kerap menjerat masyarakat. Gubernur menekankan pentingnya peran OJK dalam memberikan perlindungan, khususnya terhadap laporan pinjol ilegal dan praktik penipuan digital.
Selain itu, Pemprov Malut, kata Sherly, berkomitmen membangun ekosistem keuangan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.
"Kami siap berkomitmen memberikan edukasi secara masif dan tegas dalam mendukung akses keuangan yang inklusif," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa pembentukan Kantor OJK di Maluku Utara bertujuan memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal, termasuk penipuan dan modus kejahatan digital yang semakin berkembang.
"Kantor OJK Provinsi Maluku Utara ini menjadi institusi yang hadir dengan penuh kepercayaan dan membawa manfaat bagi masyarakat," ungkap Mahendra.
Peresmian Kantor OJK Provinsi Malut turut dihadiri Anggota DPD RI Namto Roba, jajaran Forkopimda Malut, para bupati dan wali kota, Kepala BI Perwakilan Malut, instansi vertikal, serta jajaran OJK Provinsi Maluku Utara.
Dengan hadirnya kantor ini, OJK diharapkan dapat bekerja lebih dekat dengan masyarakat untuk memperkuat literasi keuangan, pengawasan, dan perlindungan konsumen di Maluku Utara.**
