 |
| foto istimewa |
SOFIFI — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meminta PT Harita Nickel meningkatkan kualitas program Corporate Social Responsibility (CSR) agar memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat, khususnya di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.
Permintaan tersebut disampaikan Sherly dalam kegiatan Temu Sinergi Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Harita Nickel yang berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Kamis (27/8/2026).
Menurut Sherly, program CSR perusahaan pertambangan dan kawasan industri di Maluku Utara harus dikelola secara lebih terukur, transparan dan tepat sasaran.
Ia menilai efektivitas program CSR tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan perusahaan, tetapi harus diukur berdasarkan seberapa besar persoalan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dapat diselesaikan.
“Kami butuh CSR-nya naik kelas. Efektivitas CSR tidak diukur dari berapa banyak program yang diadakan, melainkan berapa banyak jumlah penduduk di sekitar kawasan industri atau tambang yang masalahnya terselesaikan,” kata Sherly.
Gubernur juga menekankan pentingnya keterbukaan mengenai nilai dan alokasi CSR setiap perusahaan. Transparansi tersebut dibutuhkan agar pemerintah dapat memetakan kemampuan pendanaan CSR perusahaan seperti Harita Nickel, IWIP hingga Antam.
Dengan pemetaan yang jelas, program CSR diharapkan tidak saling tumpang tindih dan dapat diarahkan untuk menyelesaikan kebutuhan prioritas masyarakat.
Sherly mengatakan, tantangan pembangunan Maluku Utara tidak hanya berada pada sektor industri pertambangan.
Dari sekitar 1,4 juta penduduk Maluku Utara, disebutkan sekitar 60 persen bekerja sebagai petani dan 20 persen menggantungkan hidup sebagai nelayan.
Sementara kemampuan sektor industri pertambangan dalam menyerap tenaga kerja diperkirakan hanya berkisar 150 ribu hingga 200 ribu orang.
Karena itu, Sherly meminta perusahaan tidak mengabaikan pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat Maluku Utara.
Khusus untuk Harita Nickel, Sherly meminta program CSR tidak hanya difokuskan pada desa-desa yang masuk kawasan Ring 1 perusahaan, tetapi diperluas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh Pulau Obi.
Menurutnya, dua kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Obi saat ini adalah pembangunan jalan tani dan penyelesaian jalan lingkar Pulau Obi.
“Jika harus memilih dengan anggaran yang ada, masyarakat Obi sangat membutuhkan jalan lingkar dan jalan tani,” ujarnya.
Sherly menjelaskan, keberadaan jalan yang memadai akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Akses tersebut dapat membantu petani mengangkut berbagai komoditas perkebunan, seperti cengkih, pala dan kelapa dari wilayah produksi menuju pusat pemasaran.
Selain mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan jalan juga dinilai penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.
“Akses jalan yang memadai akan mempermudah mobilitas hasil pertanian seperti cengkih, pala, dan kelapa, sekaligus membuka akses kesehatan darurat bagi warga,” jelas Sherly.
Pemprov Target Bangun 15 Kilometer Jalan per Tahun
Pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri berkomitmen ikut mempercepat pembangunan infrastruktur di Pulau Obi.
Pemprov merencanakan pembangunan jalan lapen sepanjang 15 kilometer setiap tahun.
Namun, mengingat panjang jalan lingkar Pulau Obi mencapai sekitar 330 kilometer, pemerintah daerah membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak agar pembangunan dapat diselesaikan lebih cepat.
Sherly berharap terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan serta dukungan CSR Harita Nickel.
Dengan pola kolaborasi tersebut, pembangunan jalan lingkar Pulau Obi ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu enam hingga tujuh tahun.
Pemprov Maluku Utara berharap sinergi pemerintah dan perusahaan pertambangan tidak sebatas kegiatan seremonial, tetapi diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak jangka panjang.
Peningkatan kualitas CSR juga diharapkan menjadi bagian dari upaya memastikan keberadaan industri pertambangan di Maluku Utara memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
