Foto istimewa
TALIABU — Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu memulai langkah besar dalam pembangunan berbasis data dengan menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Kegiatan Initial Assessment yang digelar di Aula Kantor Bupati, Selasa (29/10/2025), menjadi tonggak awal penyusunan arah kebijakan kependudukan jangka panjang daerah.
Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, dalam sambutannya menegaskan pentingnya integrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kebijakan kependudukan tidak berjalan parsial. Menurutnya, penduduk harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.
“Kebijakan kependudukan yang tepat akan menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Karena itu, setiap sektor harus saling terhubung — mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan,” ujar Sashabila secara daring.
Bupati Sashabila juga menyoroti berbagai tantangan kependudukan di Taliabu, seperti angka stunting yang masih tinggi, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata di wilayah terpencil, serta kesenjangan mobilitas penduduk antara pesisir dan pegunungan.
Ia menilai bahwa penyusunan GDPK merupakan momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Masalah kependudukan tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Perlu kerja kolektif antar-OPD agar pembangunan lebih terarah dan berbasis data,” tegasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah kepala OPD lintas sektor, akademisi, dan tim ahli penyusun GDPK yang dipimpin oleh Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, MSc., SpGK.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Pulau Taliabu, Nurbintang Toloohu, menjelaskan bahwa GDPK akan menjadi dokumen strategis pembangunan kependudukan hingga 25 tahun ke depan.
“Initial Assessment ini untuk mengidentifikasi data dasar dan memetakan masalah kependudukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan,” jelas Nurbintang.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut melibatkan OPD lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dukcapil, serta BPJS Kesehatan.
“Sinergi lintas sektor ini sangat penting agar GDPK tidak hanya jadi dokumen, tetapi benar-benar menjadi acuan pembangunan inklusif dan berkeadilan,” tandasnya.
Dukungan juga datang dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulau Taliabu, Surati Kene, yang menegaskan peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan manusia. Melalui program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) Merdeka, PKK berkolaborasi dengan Dinas P2KB dalam peningkatan gizi, pengasuhan positif, dan edukasi kesehatan anak.
“Keluarga adalah titik awal membangun kualitas penduduk. Karena itu, kami dorong pemberdayaan keluarga agar sejalan dengan arah GDPK,” kata Surati.
Penyusunan GDPK ini diharapkan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi Taliabu sebagai daerah Mandiri, Unggul, Damai, dan Adaptif (MUDA) — dengan penduduk yang sehat, produktif, dan berdaya saing.**
