Foto Istimewa
Jakarta — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menjadi salah satu daerah yang menjalani pemeriksaan dan evaluasi tata kelola paling komprehensif di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini. Sebanyak 30 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diterbangkan langsung ke Jakarta untuk mengikuti verifikasi dan evaluasi bersama Deputi Pencegahan KPK RI, Rabu (26/11/2025).
Rombongan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Halut E.J. Papilaya bersama Inspektur Inspektorat, Tony Kappuw. Mereka dijadwalkan berada di KPK hingga Kamis (27/11/2025) untuk menyerahkan dan menjelaskan seluruh dokumen kinerja yang menjadi indikator utama Sistem Pencegahan Korupsi Terintegrasi.
KPK akan melakukan pemeriksaan pada delapan sektor yang dianggap paling rawan terjadi penyimpangan, yakni:
-
Perencanaan
-
Penganggaran
-
Pengadaan barang dan jasa
-
Pelayanan publik
-
Pengawasan APIP
-
Manajemen ASN
-
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
-
Optimalisasi pajak daerah
Seluruh pimpinan OPD diwajibkan membawa dokumen lengkap untuk memastikan tidak ada celah manipulasi maupun ketidaksesuaian regulasi dalam pelaksanaan program di Halut.
Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menegaskan bahwa kunjungan besar-besaran ini bukan sekadar koordinasi rutin, melainkan bagian dari “langkah bersih-bersih” dalam tata kelola Pemda Halut.
“Ini bukan kunjungan seremonial. Semua OPD kita bawa untuk diverifikasi satu per satu oleh KPK agar tidak ada lagi ruang ketimpangan atau penyelewengan,” tegas Bupati.
Menurutnya, verifikasi komprehensif ini juga bertujuan menghubungkan seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan program, hingga laporan evaluasi sehingga sistem pengawasan dapat berjalan lebih terpadu.
“Dengan pemeriksaan langsung oleh KPK, setiap kebijakan Pemda bisa dipantau dengan standar pengawasan tertinggi. Harapan kami, hasilnya berimbas pada perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Bupati Piet memastikan bahwa usai proses verifikasi, seluruh pimpinan OPD di Halut diwajibkan melakukan pembenahan sesuai catatan KPK.
“Setelah ini tidak ada alasan lagi untuk bekerja setengah-setengah. Setiap OPD harus menindaklanjuti temuan dan rekomendasi KPK. Target kita jelas: pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Langkah membawa hampir seluruh pimpinan OPD ke KPK dinilai sebagai manuver berani sekaligus sinyal kuat keseriusan Pemda Halut memperbaiki tata kelola dan menutup ruang praktik korupsi.
Dengan pendekatan langsung melalui verifikasi tatap muka di KPK, Pemda Halut menjadi salah satu pemerintah daerah yang paling proaktif dalam menjalankan program pencegahan korupsi terintegrasi pada akhir 2025.***
