.jpeg)
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memuji kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda
HALMAHERA UTARA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memuji
kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang dinilai berhasil
mendorong terwujudnya hilirisasi industri kelapa hingga ke tingkat desa. Pujian
itu disampaikan Mentan saat melepas ekspor perdana produk olahan kelapa ke
Tiongkok di Kabupaten Halmahera Utara, Senin (27/10/2025).
Menurut Amran, keberhasilan Maluku
Utara menjadi provinsi penggerak hilirisasi kelapa tidak lepas dari sinergi
kuat antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan petani.
“Terima kasih kepada semua pihak di
Maluku Utara — mulai dari gubernur, bupati, hingga DPRD — yang bersama-sama
mendorong industrialisasi kelapa,” ujar Mentan Amran dalam sambutannya.
Ekspor perdana ini menandai tonggak
penting bagi sektor perkebunan nasional. Produk yang dikirim meliputi coconut
milk, virgin coconut oil (VCO), serta berbagai turunan kelapa
lainnya yang diproduksi oleh PT NICO di Halmahera Utara.
Mentan menyebut langkah tersebut
sebagai bukti konkret bahwa hilirisasi kini tumbuh dari daerah dan memberikan
nilai tambah signifikan bagi petani.
“Kerennya, ekspor ini berasal dari Maluku Utara. Kita tidak lagi mengirim bahan mentah, tapi produk olahan. Ini langkah bersejarah yang dimulai dari daerah,” ungkapnya.
Gubernur Sherly Tjoanda dinilai
menjadi figur kunci di balik transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal
tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berhasil menciptakan iklim investasi
yang kondusif bagi tumbuhnya industri pengolahan kelapa di berbagai wilayah.
Program hilirisasi ini berdampak
langsung pada peningkatan pendapatan petani. Harga kelapa mentah yang sebelumnya
sekitar Rp3.000 per butir, kini bisa bernilai hingga Rp50.000
setelah diolah menjadi produk turunan seperti coconut milk dan coconut
water.
Sebagai bentuk dukungan lanjutan,
Kementerian Pertanian akan memperluas pengembangan kebun kelapa di Maluku Utara
seluas 10.000 hektare pada tahun 2026, dengan 5.000 hektare di
antaranya berlokasi di Halmahera Utara. Program ini akan diberikan secara
gratis kepada petani, sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat
rantai pasok industri kelapa.
Berdasarkan data Kementerian
Pertanian, Maluku Utara memiliki 158.953 hektare lahan kelapa produktif
dengan total produksi mencapai 1,02 miliar butir per tahun. Sebanyak 76
persen dari produksi tersebut telah terserap oleh industri pengolahan lokal
di provinsi ini.
Mentan optimistis model hilirisasi
yang diterapkan Maluku Utara dapat menjadi contoh bagi provinsi lain.
“Dari Maluku Utara, kita buktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar global,” tegas Amran.
Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan
komitmennya untuk terus mengawal hilirisasi kelapa sebagai salah satu sektor
unggulan daerah.
“Kita akan memastikan setiap proses
hilirisasi berjalan baik. Pemprov akan berperan sebagai regulator yang
berorientasi pada hasil yang menyejahterakan rakyat,” tandas Sherly.
Langkah Maluku Utara dalam
mengembangkan “emas hijau” ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi
daerah sekaligus menjadikan provinsi kepulauan itu sebagai pusat industri
kelapa nasional.**
