 |
| Foto Istimewa |
TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menggelar Rapat Integrasi Data Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah di Grand Majang Hotel Ternate, Senin (8/12). Kegiatan bertema “Bangun Data, Pulihkan Harapan” tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa persoalan data merupakan faktor krusial untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Ia menyoroti masih munculnya keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan penerima manfaat akibat perbedaan indikator maupun variabel pendataan.
“Sering muncul pertanyaan dari masyarakat: kenapa dia dapat, saya tidak? Itu soal indikator, soal variabel, dan soal bagaimana menentukan data yang baik. Jika indikator dan variabel jelas, tidak ada lagi keluhan seperti itu,” ujar Sarbin.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi agar tidak terjadi ketidaksesuaian di lapangan. Menurutnya, standarisasi data merupakan keharusan untuk mendukung kebijakan yang akurat dan berkeadilan.
Wagub turut mengingatkan soal integritas aparatur, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberanian bekerja sesuai aturan tanpa intervensi pihak tertentu.
“Kalau data bagus dan akurat, insya Allah harapan juga bagus. Indikator utama adalah kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sarbin juga menyoroti kondisi kemiskinan di lapangan yang masih menunjukkan tantangan meski statistik memperlihatkan perbaikan. Karena itu, ia meminta agar penyusunan data dilakukan berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Kepala Disperkim Malut, Musrifa Alhadar, dalam laporannya menyampaikan sejumlah capaian pembangunan rumah relokasi dan rehabilitasi pada tiga kabupaten selama tahun 2025. Rinciannya sebagai berikut:
Musrifa menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi, BPBD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, hingga partisipasi masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Disperkim memperoleh dukungan dana CSR dari BNI 46 untuk program relokasi rumah masyarakat pesisir Desa Sidangoli Dehe, yang direncanakan mulai dikerjakan pada 12 Desember mendatang.
Pada rapat tersebut, Disperkim menetapkan empat fokus utama yang akan menjadi dasar penguatan integrasi data, yaitu:
-
Pemaparan posisi pendataan rumah terdampak bencana dan kebutuhan hunian masyarakat.
-
Integrasi data BPBD dan Disperkim untuk mencegah tumpang tindih pendataan.
-
Perumusan mekanisme kerja kolaboratif antarinstansi.
-
Penyusunan rekomendasi konkret terkait penyediaan hunian bagi warga kehilangan tempat tinggal.
Kegiatan yang dihadiri BPBD serta Disperkim kabupaten/kota se-Maluku Utara ini diharapkan mampu memperkuat akurasi data perumahan korban bencana. Dengan integrasi data yang komprehensif, program bantuan pemerintah diharapkan bisa lebih tepat sasaran serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.***
