Foto Istimewa
TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah, program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kekurangan hunian dan meningkatkan kualitas rumah tidak layak di seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sukur Lila, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Program 3 Juta Rumah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Satker PKP Malut, di Batik Hotel, Kamis (10/12).
Gubernur Sherly mengungkapkan, program ini merupakan upaya strategis negara untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, memiliki akses terhadap hunian layak.
“Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, salah satunya dengan memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” ujarnya dalam sambutan.
Berdasarkan data Pemprov Maluku Utara, terdapat 50.758 unit rumah tidak layak huni, dan 42.381 unit di antaranya belum terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kondisi ini memperlihatkan perlunya percepatan verifikasi data serta intervensi program pembangunan dan renovasi.
Menurut Gubernur, Program 3 Juta Rumah bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Kementerian PKP, Sony Surahman, menegaskan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan mandat strategis dalam RPJMN sekaligus bagian dari misi Asta Cita pemerintah.
“Program ini membutuhkan sinergi dan gotong royong antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Non-Pemerintah, hingga masyarakat,” kata Sony.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian PKP telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan di seluruh Indonesia, mulai dari Bantuan Rumah Swadaya, Rumah Susun, Rumah Khusus, hingga program peningkatan kualitas permukiman.
“Khusus untuk Maluku Utara yang memiliki sebaran permukiman pesisir dan keterbatasan lahan perkotaan, peran Pemerintah Daerah sangat menentukan,” tegasnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, H. Hujurat, menyampaikan bahwa pada 2025 Maluku Utara menargetkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 674 unit.
Target tersebut diharapkan rampung pada akhir tahun anggaran 2025.
Namun demikian, ia mengakui pelaksanaan program masih menghadapi tantangan signifikan. Sebagai daerah kepulauan, Maluku Utara menghadapi kendala logistik, distribusi material, serta aksesibilitas lokasi pembangunan.
Rakor ini juga membahas capaian sementara Program 3 Juta Rumah di Maluku Utara, sekaligus mengidentifikasi hambatan seperti ketidaksesuaian data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), akses permukiman, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Gubernur berharap Rakor ini meningkatkan kolaborasi dan mempercepat implementasi program, sejalan dengan visi Maluku Utara Maju dan Sejahtera.**
