Foto Istimewa
SOFIFI — Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara, Selasa (25/11). Pertemuan strategis yang berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur, itu menjadi forum penting untuk memperkuat penanganan inflasi serta percepatan digitalisasi keuangan daerah.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut membahas langkah-langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan permintaan kebutuhan pokok jelang akhir tahun. Mulai dari penguatan koordinasi lintas kabupaten/kota, optimalisasi distribusi pangan strategis, hingga upaya memperkuat cadangan pasokan daerah. Agenda ini dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara dan dilanjutkan paparan mengenai ketahanan pangan menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa inti dari HLM ini adalah pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi ekonomi serta keuangan daerah. Menurutnya, digitalisasi transaksi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat.
Berdasarkan data Bank Indonesia, komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi Maluku Utara, terutama menjelang Nataru. Komoditas volatile food seperti beras, gula, daging ayam, ikan, dan barito mengalami tekanan harga yang signifikan. Kepala Perwakilan BI Malut, Dwi Indrawan, menjelaskan bahwa tingginya ketergantungan Maluku Utara pada pasokan pangan dari luar daerah menjadi faktor utama pemicu inflasi.
Menanggapi hal itu, Gubernur menegaskan perlunya pengawasan menyeluruh terhadap pergerakan harga. Ia langsung menginstruksikan Sekretaris Provinsi untuk segera melakukan inspeksi pasar guna mencegah adanya pedagang yang memanfaatkan momentum dengan menaikkan harga secara tidak wajar. OPD terkait juga diminta melakukan pemantauan stok barang secara real time guna memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga.
Dari sisi digitalisasi, Gubernur menekankan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta agar sinergi TPID kabupaten/kota terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral, mengingat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Maluku Utara untuk menutup tahun 2025 dengan kondisi ekonomi yang stabil. Melalui penguatan strategi pengendalian inflasi dan komitmen percepatan digitalisasi, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati suasana Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan penuh suka cita.***
