Foto Istimewa
Jakarta — Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil), mengungkapkan bahwa perbedaan pandangan terkait pilihan investor pengelola konsesi tambang menjadi salah satu penyebab keretakan hubungan antara Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Hal tersebut disampaikan Gus Ulil melalui sejumlah pernyataan publik dan pembahasannya dalam podcast.
PBNU diketahui memperoleh mandat pengelolaan konsesi tambang seluas kurang lebih 26.000 hektare, setelah melalui proses penyesuaian izin dari pihak sebelumnya. Penunjukan investor pendamping untuk mengelola proyek strategis tersebut kemudian menjadi titik awal perbedaan strategi di tubuh kepengurusan puncak PBNU.
Menurut Gus Ulil, isu pemilihan investor bukan sekadar urusan teknis bisnis, tetapi turut menyangkut arah kebijakan organisasi dan hubungan PBNU dengan pemerintah. Perbedaan sudut pandang ini kemudian berkembang menjadi ketegangan antara kedua figur penting tersebut.
Dalam penjelasannya, Gus Ulil menyebut bahwa Gus Yahya lebih memilih menyesuaikan rekomendasi investor sesuai kehendak pemerintahan saat ini, dengan pertimbangan menjaga hubungan harmonis antara PBNU dan pemerintah.
Sementara itu, Gus Ipul diketahui ingin mempertahankan investor yang sebelumnya telah terlibat sejak era pemerintahan sebelumnya, karena diyakini telah memiliki rekam jejak kerja sama yang panjang serta komitmen yang telah dibangun sejak awal proses konsesi.
Perbedaan inilah yang, menurut Gus Ulil, memicu ketegangan dan memanasnya suasana internal di antara kedua pimpinan.
Pernyataan publik Gus Ulil menarik perhatian luas karena menyangkut konsesi tambang—isu bernilai ekonomi besar yang bersinggungan dengan citra organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Sejumlah pengamat menilai, keputusan terkait investor berpotensi menimbulkan politisasi kebijakan bisnis PBNU bila tidak dikelola secara transparan. Selain itu, perbedaan sikap di level pimpinan dinilai dapat berimbas pada stabilitas internal organisasi serta persepsi publik mengenai tata kelola PBNU.
Isu pemilihan investor tidak berdiri sendiri. Beberapa laporan media menyebut bahwa dinamika tersebut berkaitan dengan jejaring relasi politik dan ekonomi yang melekat pada masing-masing opsi investor.
Dalam berbagai kesempatan wawancara dan rekaman podcast, Gus Ulil mengonfirmasi inti persoalan tersebut, menguatkan bahwa isu tambang memang menjadi salah satu sumber friksi internal.
“Ya kira-kira begitu (keretakan Gus Yahya dan Gus Ipul soal perbedaan keinginan terkait pihak yang membantu PBNU mengelola tambang),” ujar Gus Ulil dalam pernyataannya.
Sejumlah pihak menilai PBNU perlu memastikan bahwa proses pemilihan investor dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, profesionalitas, dan kepentingan organisasi serta umat.
Sebagai langkah mitigasi konflik, penyusunan mekanisme verifikasi independen untuk menilai kelayakan calon investor dan skema kerja sama dinilai penting agar organisasi tetap kredibel dan solid di mata publik.***
