Taliabu terus memperkuat fondasi hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Melalui kolaborasi strategis dengan akademisi Universitas Hasanuddin
TALIABU – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus memperkuat fondasi hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Melalui kolaborasi strategis dengan akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Pemkab Taliabu berupaya memastikan kebijakan fiskal daerah berjalan sesuai prinsip efektivitas, keadilan, dan transparansi.
Langkah ini diwujudkan lewat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) bersama Tim Ahli Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Senin (03/11/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang Kominfo Taliabu dan diikuti secara daring oleh tim ahli Unhas tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan rancangan regulasi daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Kepala Bappenda Pulau Taliabu, Mesran Dagasou, menyebutkan bahwa kerja sama ini bukan sekadar penyusunan regulasi administratif, melainkan bagian dari langkah strategis menuju penguatan kemandirian fiskal daerah.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pajak dan retribusi memiliki dasar hukum yang kuat, relevan dengan ketentuan nasional, serta dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan PAD,” ujar Mesran.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hayat Fataruba, menilai Ranperbup ini menjadi instrumen penting dalam menata sistem pendapatan daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pajak dan retribusi bukan hanya alat fiskal, tetapi juga cermin tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan regulasi ini, kita ingin mendorong seluruh perangkat daerah agar bekerja dengan dasar hukum yang jelas dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Kolaborasi antara Pemkab Taliabu dan Unhas ini sekaligus menjadi bukti bahwa penyusunan kebijakan daerah kini semakin mengedepankan pendekatan evidence-based policy—berbasis data dan kajian akademik.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berharap mampu memperkuat posisi fiskalnya, memperluas basis pendapatan asli daerah (PAD), serta memastikan setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.**
