Foto Istimewa
SOFIFI — Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk menjadikan Pulau Morotai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern, terintegrasi, dan berbasis potensi lokal. Kawasan transmigrasi, menurutnya, harus menjadi bagian penting dari ekosistem produksi perikanan, pariwisata, dan komoditas unggulan daerah.
Hal itu disampaikan Wagub Sarbin saat membuka kegiatan Diseminasi Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Transmigrasi Kabupaten Morotai, yang berlangsung di ruang rapat lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (24/11/25).
Forum tersebut digelar sebagai ruang konsolidasi antar-pemangku kepentingan untuk menyatukan visi pembangunan Morotai, dari tahap perencanaan hingga arah implementasi di lapangan.
“Kawasan transmigrasi di Morotai bukan hanya tempat pemukiman baru. Ia harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi yang lebih besar: pusat produksi, pusat inovasi, dan pusat distribusi hasil perikanan serta produk lokal,” ujar Sarbin.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM lokal, dan penguatan data untuk mendukung pembangunan sarana vital seperti pelabuhan, jalan, hingga fasilitas pengolahan hasil perikanan.
Sarbin berharap hasil studi kelayakan yang dibahas dalam kegiatan tersebut dapat memastikan arah pembangunan Morotai berjalan realistis, terukur, dan tepat sasaran.
“Morotai adalah wajah masa depan Maluku Utara. Jika kita ingin melihat provinsi ini maju, maka pembangunan Morotai harus kita kelola dengan strategi yang matang dan partisipatif,” tegasnya.
Staf Khusus Menteri Transmigrasi, Enda Dumalayak Allo, turut memberikan apresiasi atas langkah Pemprov Malut yang mendorong pembangunan terintegrasi berbasis potensi lokal. Ia mengatakan, kekayaan sumber daya alam Maluku Utara merupakan modal besar untuk pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat ekonomi baru.
“Maluku Utara itu indah dan kaya sumber daya alam. Inisiatif ini sangat sejalan dengan konsep kementerian untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat ekonomi baru,” ujar Enda.
Ia berharap masukan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya serta OPD terkait dapat dirumuskan menjadi kebijakan terintegrasi yang membuka ruang bagi Kementerian Transmigrasi untuk mengambil peran strategis dalam pengembangan Morotai.
“Pertemuan ini kita harapkan menjadi pijakan penting agar program transmigrasi dan pengembangan wilayah berjalan harmonis,” tambahnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Utara, Ketua Tim Rencana Teknis Morotai, Staf Ahli Gubernur, para Asisten, pimpinan OPD terkait, serta Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.**
