Foto Istimewa
TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi membuka Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat Sipil Maluku Utara 2025 yang digelar di Lantai 3 Hotel Emerald, Rabu (03/12/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. H. Syamsuddin A. Kadir, M.Si, yang hadir mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan pentingnya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati sebagai aset berharga Maluku Utara. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendorong konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keanekaragaman hayati tetap lestari. Pemerintah provinsi berkomitmen mendukung upaya konservasi demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” ujar Syamsuddin.
Konvensi yang dihadiri oleh pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan para pemerhati lingkungan ini bertujuan memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan hidup, serta membangun komitmen bersama terhadap pelestarian hayati di Maluku Utara.
Direktur Eksekutif Burung Indonesia, Dian Agista, selaku penyelenggara, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia menyebutkan bahwa Maluku Utara, yang berada di kawasan Wallacea, merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia yang membutuhkan perhatian serius.
Dian menyampaikan tiga komitmen utama lembaganya:
-
Mendukung penelitian dan pemantauan keanekaragaman hayati bersama universitas dan lembaga riset.
-
Mendorong edukasi lingkungan bagi generasi muda.
-
Menyuarakan aspirasi masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
“Konvensi ini adalah ruang penting untuk menyusun roadmap kolaboratif yang dapat diimplementasikan secara nyata, menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan kearifan lokal,” ujarnya.
Sebagai keynote speaker, Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Sri Haryanti Hatari, M.Si, menekankan posisi strategis Maluku Utara yang kaya akan terumbu karang, hutan hujan tropis, serta spesies endemik.
Ia menjabarkan visi pembangunan daerah: “Menjaga Keberagaman, Merealisasikan Pembangunan yang Adil, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.”
Sri Haryanti menyoroti beberapa tantangan besar, seperti:
-
Tekanan industri terhadap kawasan hutan
-
Belum meratanya pengakuan wilayah adat
-
Nilai ekologis yang belum terintegrasi dalam kebijakan sektoral
“Koordinasi lintas lembaga dan kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi, upaya kita akan terpecah dan tidak efektif,” tegasnya.
Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyusun roadmap konservasi yang inklusif dan ilmiah.
Selain pertemuan tatap muka, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh sejumlah pejabat nasional, antara lain:
-
Darwis, S.Sos, Fungsional Analis Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP
-
Ela Laila Yunita Widiastuti, Kepala Pokja Pembinaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah, KLHK
Konvensi ini menjadi momentum penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tingkat provinsi serta memperkuat jaringan kerja antarlembaga untuk mencapai target konservasi nasional maupun internasional.
Acara ditutup dengan ajakan untuk memperkuat komitmen menjaga Maluku Utara agar tetap hijau, lestari, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.**
