Foto Istimewa
Sofifi — Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polda Maluku Utara menyoroti meningkatnya potensi gangguan keamanan berbasis digital, terutama penyebaran paham radikal dan intoleransi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Peringatan ini disampaikan oleh Kabidhumas Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono, yang menegaskan bahwa ruang digital kini menjadi salah satu titik rawan yang harus diantisipasi selama periode libur panjang.
“Lonjakan aktivitas masyarakat di media sosial jelang Nataru merupakan celah yang kerap dimanfaatkan kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda dan memicu konflik,” ujar Bambang, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, pola penyebaran paham radikal saat ini tak lagi hanya melalui pertemuan langsung atau pengajian eksklusif, tetapi telah bergeser kuat ke platform digital. Mulai dari pesan berantai, akun anonim, hingga konten provokatif yang mengandung SARA.
Bambang menyebut bahwa modus-modus ini sering dikemas secara halus—melalui isu sosial yang sedang hangat—untuk memengaruhi persepsi publik dan memperlemah toleransi antarwarga.
“Radikalisme digital bisa bermula dari hoaks sederhana, lalu berkembang menjadi ajakan ekstrem. Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dan tidak mudah terpancing,” katanya.
Polda Maluku Utara meminta masyarakat tidak sekadar berhati-hati, tetapi juga ikut menjaga ruang digital tetap aman dengan melaporkan aktivitas mencurigakan.
“Kami mengajak masyarakat menolak segala bentuk narasi yang memecah belah. Laporkan jika menemukan konten radikal, provokasi, atau akun penyebar kebencian,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya partisipasi publik untuk mencegah konflik horizontal yang acap kali timbul dari perdebatan sensitif di media sosial menjelang momen perayaan keagamaan.
Bambang juga mengingatkan agar masyarakat tidak ikut memperkeruh suasana dengan membagikan informasi yang belum diverifikasi, mengingat isu-isu SARA kerap menjadi bahan bakar konflik di masa liburan.
“Gunakan media sosial secara bijak. Kita ingin Natal dan Tahun Baru berjalan aman, damai, dan bebas dari pengaruh paham radikal,” tutupnya.
Polda Malut memastikan peningkatan pengawasan—baik fisik maupun digital—hingga puncak perayaan Nataru sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah provinsi.**
