Foto Istimewa
Bacan, 13 November 2025 — Warga Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, menyuarakan kekecewaan terhadap lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui gerakan Aliansi Masyarakat Desa Saketa Menggugat, mereka menilai Bupati Halmahera Selatan telah membiarkan berbagai persoalan di tingkat desa tanpa penanganan serius.
Koordinator aliansi, Ismail, mengungkapkan bahwa dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan Desa Saketa sudah lama diketahui publik. Mulai dari tidak adanya laporan pertanggungjawaban tahunan, perubahan anggaran tanpa musyawarah desa, hingga ketidaktransparanan realisasi dana desa. Namun, menurutnya, Bupati seolah menutup mata terhadap persoalan tersebut.
“Kami sudah palang kantor desa dan camat hampir tiga bulan, tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Seolah-olah Bupati menganggap persoalan ini hal sepele, padahal ini menyangkut uang rakyat,” tegas Ismail saat ditemui di Bacan, Rabu (13/11).
Ismail menilai, sikap diam pemerintah kabupaten mencerminkan kegagalan fungsi pembinaan dan pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kepala daerah.
“Kalau Bupati tidak bertindak, maka wajar masyarakat mulai kehilangan kepercayaan,” tambahnya.
Aliansi juga menilai bahwa lemahnya respon Bupati bukan hanya persoalan administratif, tetapi mencerminkan krisis moral dan politik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Mereka menegaskan, pembiaran terhadap pelanggaran di tingkat desa berpotensi merusak sistem pemerintahan secara menyeluruh.
Sejumlah tokoh masyarakat Desa Saketa turut bersuara senada. Salah satunya, Rizky Ramli, perwakilan mahasiswa, menilai sikap diam Bupati terhadap berbagai pelanggaran di Desa Saketa dapat dimaknai sebagai bentuk pembiaran.
“Bupati harusnya turun langsung, bukan hanya menunggu laporan di meja. Warga di sini sudah lama menunggu keadilan,” ujarnya.
Aliansi menegaskan, situasi di Desa Saketa kini telah memasuki titik krisis kepercayaan. Warga mulai mempertanyakan komitmen moral dan politik pemerintah kabupaten dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah tegas dari Bupati, Aliansi Masyarakat Desa Saketa Menggugat berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Bupati Halmahera Selatan.**
