Foto Istimewa
Jakarta — Polemik internal yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan bahwa dirinya masih sah memimpin PBNU dan menyebut klaim pencopotannya tidak memiliki dasar konstitusional.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (3/12), Gus Yahya menilai keputusan yang menyatakan dirinya diberhentikan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Menurutnya, struktur kepengurusan PBNU hanya dapat diubah melalui Muktamar, bukan melalui rapat harian atau forum internal lain yang tidak diatur dalam konstitusi NU.
“Mandat yang saya emban berasal dari Muktamar ke-34 di Lampung. Tidak ada mekanisme lain yang bisa membatalkan keputusan muktamar,” ujar Gus Yahya.
Gus Yahya mengaku telah berupaya membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak untuk meredam ketegangan. Ia menegaskan dialog adalah langkah utama yang diutamakan PBNU agar polemik tidak melebar dan merugikan jamaah maupun organisasi secara keseluruhan.
Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum jika upaya dialog tidak memperoleh respons positif. Langkah hukum, menurutnya, merupakan jalan terakhir untuk memastikan konstitusi organisasi ditegakkan.
“Kami tetap mengedepankan musyawarah. Namun bila dialog terus ditolak, kami siap menempuh jalur hukum demi menjaga marwah dan keutuhan PBNU,” ujarnya.
Terkait munculnya berbagai tuduhan hukum terhadap PBNU, termasuk isu dugaan penyalahgunaan dana, Gus Yahya menegaskan dirinya siap menjalani proses hukum apabila diperlukan. Ia menilai transparansi merupakan prinsip yang harus dijaga demi menjaga kredibilitas organisasi terbesar umat Islam di Indonesia tersebut.
“Kalau ini ranah hukum, maka biarkan hukum yang bekerja. Kami siap mendukung proses tersebut agar semuanya terang,” kata Gus Yahya.
Di tengah polemik ini, Gus Yahya mengimbau seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk tetap menjaga kekompakan dan tidak terprovokasi oleh informasi yang beredar. Ia berharap perselisihan internal tidak merusak persatuan dan kontribusi NU bagi bangsa.
“Kami ingin memastikan NU tetap berada pada rel perjuangannya. Persatuan warga NU adalah prioritas,” tegasnya.
Polemik terkait kepemimpinan PBNU diperkirakan masih terus berlanjut, namun Gus Yahya menegaskan pihaknya akan tetap berpegang pada konstitusi organisasi sambil membuka peluang penyelesaian secara damai.**
