Foto Istimewa
SOFIFI – Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara. Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, yang berlangsung di ruang rapat lantai IV Kantor Gubernur, Rabu (3/11/2025).
Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Wakil Bupati Kepulauan Sula, para pejabat yang mewakili Bupati/Wali Kota, pimpinan OPD lingkup Pemprov Malut, serta kepala OPD dan anggota TKPK dari seluruh kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Wagub Sarbin menyebut tantangan penanggulangan kemiskinan semakin kompleks. Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup, ketahanan pangan, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan peluang kerja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif, terarah, dan berbasis data yang akurat.
“Rakor TKPK ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dan komitmen kita semua dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara,” ujar Sarbin yang juga menjabat Ketua TKPK Provinsi Malut.
Dalam RPJMD 2025–2029, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan penurunan kemiskinan—khususnya kemiskinan ekstrem—sebagai salah satu prioritas utama. Untuk mendukung target nasional menuju kemiskinan ekstrem nol persen pada 2028, Wagub memaparkan lima langkah strategis yang harus diperkuat, yakni:
-
Memperkuat koordinasi lintas sektor melalui peran aktif TKPK provinsi dan kabupaten/kota.
-
Mengintegrasikan basis data kemiskinan melalui pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
-
Meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
-
Mendorong inovasi daerah serta kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga sosial masyarakat.
-
Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan dampak nyata bagi masyarakat miskin.
Wagub juga mengapresiasi capaian signifikan penurunan angka kemiskinan di Maluku Utara, yang turun dari 6,32 persen pada Maret 2024 menjadi 5,81 persen pada Maret 2025.
“Capaian ini membuktikan bahwa dengan perencanaan yang baik, kolaborasi lintas pihak, dan kepemimpinan yang kuat, kita mampu menghadirkan perubahan nyata,” ujarnya.
Melalui Rakor TKPK 2025 ini, Wagub berharap setiap kabupaten/kota dapat menyampaikan perkembangan penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing serta menyusun rencana aksi terintegrasi ke depan.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang untuk memperkuat komitmen, berbagi pengalaman, dan menyatukan langkah menuju Maluku Utara yang bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutupnya.***
